Oleh : Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia
Salah satu cita-cita besar Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden adalah menjadikan Indoensia Swasembada Energi. Energi dalam hal ini mencakup Energi Listri dan Bahan Bakar Minyak kebutuhan nasional. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah swasembada Listrik dan bahkan memiliki pasokan daya listrik berlebih tak terpakai sekitar 7.000 MW. Jumlah daya listrik yang sangat besar dan harus menjadi beban bagi keuangan PLN karena ada kewajiban membayar meski daya tak terpakai sebagai akibat sistem kontrak TOP, Take or Pay. Sebuah Rejim kontrak yang manis bagi investor, pengusaha dan oligarki listrik namun pahit bagi PLN. Skema kontrak Bussines to Bussines atau antar perusahaan tak bisa ditolak oleh PLN sebagai kebijakan pemerintah. Dan pada era pemerintahan Jokowi ada penambahan program 35.000 MW listrik baru meski tak selesai semua. Diperkirakan dari rencana 35.000 MW yang telah selesai hingga Jokowi purna senagai Presiden adalah sebesar 16.500 MW atau 47% dari rencana proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Pembangkit listrik yang telah beroperasi tersebut terdiri dari 189 unit dari IPP dan 226 unit dari PLN. Meski hanya tercapai 47%, tapi hal tersebut telah mengakibatkan kelebihan daya listrik saat ini sebesar 7.000 MW dan menjadi beban keuangan bagi PLN. Maka secara umum, energi listrik negara kita telah swasembada bahkan surplus.
Berbeda dengan Listrik, energi Bahan Bakar Minyak saat ini bangsa Indonesia sangat kekuarangan dan harus melakukan impor rata-rata 1 Juta Barel / Hari untuk memenuhi kebutuhan nasional yang berkisar 1,6 Juta Barel / Hari. Sementara itu, produksi nasional minyak mentah terus menurun dari wilayah-wilayah kerja yang dimiliki oleh Pemerintah dalam hal ini Pertamina. Penurun produksi minyak nasional tersebut menjadi mimpi terbalik atas rencana kenaikan produksi minyak nasional yang ditargetkan sebesar 1 Juta Barel / Hari pada 2030. Sebuah mimpi yang bukan sekedar tak akan tercapai tapi menjadi terbalik karena angka produksi terus menunjukkan penurunan. Pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia bisa memenuhi target 1 Juta Barel / Hari pada 2030? Apakah Indonesia bisa swasembada energi Bahan Bakar Minyak meski produksi minyak nasional mencapai 1 Juta Barel / Hari? Kedua pertanyaan ini hampir dapat disimpulkan tidak bisa atau gagal jika kebijakan pemerintah masih berkutat pada niat meningkatkan produksi. Mimpi siang bolong kalau kata orang awam.
Lantas bagaiman solusi mencapai target swasembada tersebut? Kita bisa belajar dan mendukung serta meningkatkan dari apa yang dilakukan oleh Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP). PIEP telah melakukan akuisisi lahan atau blok minyak saat ini di kurang lebih 11 negara. Upaya itu dilakukan baik bekerjasama dengan perusahaan minyak asing lainnya dalam bentuk operasi bersama atau usaha bersama atau dilakukan sendiri oleh PIEP. Dan saat ini PIEP telah mampu memproduksi minyak mentah dan gas dan bila digabungkan setara minyak, produksi mencapai 216 ribu barel per hari (KBOEPD). Angka yang sangat besar dan layak diperhitungkan untuk menjadi sebuah kebijakan utama bagi program swasembada energi.
Mendorong PIEP dengan memberikan suntikan modal untuk melakukan akuisisi blok kerja atau wilayah kerja yang telah berproduksi adalah cara paling efektif dalam mencapai rencana pemerintah untuk swasembada bahan bakar minyak. Lebih baik mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak jelas hasilnya dan menjadikannya modal untuk pembelian blok minyak yang telah berproduksi. Jika hal ini dilakukan, maka target swasembada energi Pak Prabowo Subianto akan bisa tercapai. Tanpa melakukan akuisisi blok minyak yang telah beroperasi, dan jika hanya mengandalkan program rencana peningkatan produksi minyak secara konvesional sekarang, maka sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah mencapai swasembada energi.
Sekarang pilihan kebijakan ada pada pemerintah, akankah terus hanya bermimpi atau mau melakukan terobosan besar menuju swasembada energi.[•]
Leave a comment