Jakarta, hotfokus.com
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait perkataan Wakil Ketua Umum Gerindra, yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak.
Ajakan Waketum Gerindra ini menanggapi hasil quick count dan sistem informasi penghitungan suara atau situng yang hasilnya menunjukkan pasangan calon presiden petahana Joko Widodo unggul dari oposisinya Prabowo Subianto.
“Pajak inikan tulang punggung republik indonesia, kita bernegara diatur oleh konstitusi UUD dan peraturan per-UU-an. Jadi kita semua sng rakyat Ind, memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban yg penting adl menunaikan pembayaran pajak. Itu diatur UUD. Oleh krn itu kita sbg politisi, policy maker, mestinya kita berharap bs memberikan cth atau kepemimpinan yang menyampaikan pd msy utk menjaga republik ini dgn menjalankan kewajiban dan mematuhi UU,” tutur Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa persnya di Jakarta (16/05).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, seorang politisi maupun pembuat kebijakan, sudah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam hal menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
Salah satunya membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu/ sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, pajak dikelola pemerintah untuk kepentingan warga negaranya.
“Jd saya berharap, tentu saja uang pajak yang dikumpulkan utk negara Ind ini pd akhirnya kembali pd msy. Manfaatny untuk masyrakat luas, bangun infra, pendidikan, kesehatan, berbagai macam kebutuhan termasuk pengamanan kita semua sebagai bangsa negara,” tukasnya.(SA)
Leave a comment