Energy Watch : Dimanapun WK Berada, Harus Membawa Manfaat Untuk Lingkungan

Jakarta, hotfokus.com 

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menanggapi polemik tentang keberadaan Wilayah Kerja (WK) migas Bula di Seram, Maluku yang sudah beroperasi lebih dari 1 abad, tetapi dianggap tidak berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Isu ini mencuat dan menjadi pembicaraan publik, usai tulisan Engelina Pattiasina, Direkrur Archipelago Solidarity Foundation dan Alumnus Universitas Bremen Jerman yang menulis esay berjudul “Pengelolaan Minyak di Pulau Seram Bula Seperti Masa Kolonial” dan menjadi viral di publik. Tulisan Engelina itu membuka mata publik bahwa ternyata, ketidakadilan itu masih ada.

Di sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas (Migas), dikenal istilah Participating Interest (PI). Participating Interest sendiri adalah proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas. Participating interest (PI) merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan Participating Interest (PI).

Untuk kasus WK migas di Maluku, dimana Pemerintah Daerah saat ini telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan membentuk BUMD untuk keperluan PI, hal itu dianggap sudah baik. Terlebih bahwa WK migas yang ada tersebut sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

“Terkait dengan perkembangan manfaat daribpada WK Nigas di daerah, terutama di Maluku memang saya sampaikan sejauh ini belum bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan (untuk warga sekitar),” ujar Mamit kepada Hotfokus.com, Sabtu (6/2/2021).

“Apalagi kalau kita lihat di blok-blok yang masih eksisting seperti di pulau Seram maupun di Carlez Petroleum memang berada jauh dari pusat kota dan terpencil. Jadi secara dampak memang tidak terlalu memberikan yang signifikan bagi pemerintah daerah,” lanjutnya.

Namun demikian, kata Mamit, dengan sudah mulai “melek” nya masyarakat Maluku terhadap hal ini dan ditunjukkan dalam pembentukan Perda untuk ikut dalam PI di WK migas disana, hal itu sudah menunjukkan suatu kemajuan.

“Ke depan ini akan semakin menarik industri di Maluku, terutama karena pengembangan Blok Masela yang sejauh ini belum selesai karena banyak kendala di mana kendala terbesarnya adalah terkait keluarnya Shell dari project ini. Dan ini menjadi beban sendiri terhadap target onstream nya Project Masela di 2026 mendatang. Ini memang permasalahan yang harus diselesaikan, termasuk di Pemda,” paparnya.

Terkait adanya aturan Participating Interest 10 persen bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan WK, Mamit berharap ke depannya seluruh pertambangan migas yang ada di manapun, bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

“Maluku saya kira masih dalam proses ya, beberapa blok kan habis masa kontrak. Saya belum tahu apakah ketika perpanjangan nanti PI 10 persen sudah diberlakukan atau belum. Tapi paling tidak dengan adanya kewajiban PI 10 persen bisa memberikan manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat daerah,” paparnya.

“Disamping itu, bagi hasil antara oemerintah pusat dan daerah pun menjadi salah satu hal yang utama dan harus tetap dilakukan, bahkan mungkin ke deoan porsinya bisa lebih besar lagi, terutama untuk daerah-daerah penghasil migas,” pungkas Mamit.(SNU/RIF)