Duplikasi Jembatan Kapuas Idi Pontianak Mulai Beroperasi

Pontianak, hotfokus.com

Menyusul diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung mengoperasikan (open traffic) duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (21/3/2024) pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pengoperasian jembatan duplikasi ini sudah dinantikan oleh pengguna jalan sebagai mengurai kemacetan.
“Setelah masa pengerjaan 570 hari atau 19 bulan, duplikasi jembatan ini akan kita buka atau open traffic jam 16.00 sore ini,” kata Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).

Diharapkan duplikasi Jembatan Kapuas I ini mampu meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas Kota Pontianak dengan wilayah Kecamatan Pontianak Timur secara khusus dan seluruh Kalimantan Barat secara umum. Pembangunan jembatan rangka baja senilai Rp275 miliar dan memiliki panjang 430 meter serta lebar delapan meter ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memajukan infrastruktur di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan aksesibilitas.

Setelah pekerjaan duplikasi jembatan, Ditjen Bina Marga berencana melanjutkan pekerjaan infrastruktur jalan nasional pendukung akses Jembatan Kapuas I yang notabene menjadi jalur utama mobilitas barang dan jasa dari Kota Pontianak menuju Kalimantan Barat bagian Utara dan Timur.

Ia mengungkap akses masuk atau keluar Jembatan Kapuas I pada sisi Kecamatan Pontianak Timur masih perlu peningkatan kapasitas jalan, sehingga bisa mengakomodir lintas harian rata-rata yang tinggi.

Karenanya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat akan melakukan pekerjaan pelebaran jalan beserta penataan persimpangan.

“Ada beberapa hal yang perlu tata lebih lanjut, misalnya bagaimana kita akan memperlebar terusan dari jembatan ini jadi empat lajur. Nanti kita mulai juga penataan simpang untuk manuver truk kontainer,“ kata Hedy.

Dirjen Bina Marga optimis pekerjaan pelebaran jalan tersebut bisa dimulai paling lambat pada tahun 2025. Pasalnya pekerjaan tersebut telah terprogram dengan pendanaan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Terkait itu, Hedy berharap sebelum pelebaran selesai, panataan aspek lalu lintas oleh Kementerian atau Dinas Perhubungan bisa dimaksimalkan. (bi)