Jakarta, hotfokus.com
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah utama Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu ini sebagai prioritas, dengan strategi terobosan seperti Kopdes/Kel Merah Putih, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.
Salah satu kunci kesuksesan program ini adalah penggunaan basis data desa yang akurat dan terintegrasi. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan perlunya data yang presisi agar kebijakan pengentasan kemiskinan tepat sasaran. “Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat,” tegasnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Aplikasi Data Desa Presisi (DDP) hadir sebagai solusi. Aplikasi ini dirancang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan drone untuk memetakan kondisi desa secara mikro spasial. Bukan hanya fisik bangunan, DDP juga menangkap dinamika sosial dan demografi warga.
Prof. Sofyan Sjaf, Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP, menyebut aplikasi ini sebagai pendekatan bottom-up yang partisipatif. “Kita perlu merekognisi data yang dibangun dari bawah, oleh masyarakat sendiri,” jelasnya.
Menariknya, hanya enumerator dari desa setempat yang bisa mengisi data secara real time di lapangan. Semua data terkumpul dalam satu sistem server yang menggabungkan elemen numerik dan spasial, dengan pengawasan akademisi.
Hingga kini, DDP telah diterapkan di 1.239 desa yang tersebar di 16 provinsi dan 38 kabupaten/kota. Pemerintah mulai melirik DDP sebagai referensi penting bagi BP Taskin dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data.
“Kita ingin mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan. Untuk itu, semangat membangun data presisi harus kita kuatkan,” tutup Ferry. (DIN/GIT)
Leave a comment