Jakarta, Hotfokus.com
Pemerintah memberi hadiah berupa insentif terhadap pemda yang cepat dan tanggap menurunkan masalah stunting. Kocek pemda pun makin tebal.
“Tahun 2022 angka stunting 21,6%, turun tajam dibanding 2018 yang tercatat 30,8%. Presiden Jokowi menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14%. Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting,” kata Menkeu sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati.
Menurut menteri, alokasi anggaran program penurunan stunting di kementerian/lembaga pada 2023 sebesar Rp30 triliun. Hingga 30 September 2023, realisasi dari anggaran ini sudah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen.
Selain itu, pemerintah pusat juga memberi anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun. Anggaran ini meliputi insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5,91 triliun, dan DAK Nonfisik sebesar Rp8,97 triliun. Selanjutnya, Dana Desa juga diarahkan antara lain untuk program pencegahan dan penurunan stunting.
Anggaran penurunan stunting APBD berada di kisaran Rp19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,63 triliun,” jelas menteri.
Menkeu mengaku ada 12 provinsi yang diprioritaskan menangani stunting di Indonesia, bahkan seluruh kementerian/lembaga bersinergi membantu penurunannya.
Jumlah provinsi prioritas penanganan stunting ditingkatkan menjadi 17 provinsi guna percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Total Insentif Fiskal (penghargaan uang) yang diberikan untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1,68 triliun, yang diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten.
Sedangkan untuk tahun 2023, insentif fiskal diberikan penurunan stunting diberikan kepada 125 daerah yaitu 7 Provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten. (bi)
Leave a comment