BMT Diproyeksikan Jadi Pilar Ekonomi Umat, Pemerintah Siapkan Dukungan Penuh

Yogyakarta, hotfokus.com

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai penggerak ekonomi umat. Menurutnya, BMT menjadi wujud nyata ekonomi gotong royong yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat kecil.

Dalam pembukaan Munas V dan Silatnas 2025 Perhimpunan BMT Indonesia di Yogyakarta, Rabu (15/10/2025), Ferry menyampaikan bahwa pemerintah siap memberi dukungan penuh agar BMT tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.

“BMT dan koperasi syariah harus membangun ekosistem yang solid bersama Koperasi Desa. Koperasi harus bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru,” tegasnya.

Ferry menjelaskan, koperasi, termasuk BMT, masih menghadapi tantangan besar untuk sejajar dengan sektor swasta dan BUMN. Karena itu, transformasi menyeluruh dibutuhkan agar koperasi kembali menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Ia juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan koperasi melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Sinergi ini, kata Ferry, akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi desa secara agregat berpotensi mendorong pertumbuhan nasional hingga 8 persen. Kemenkop siap memperluas peran koperasi, termasuk BMT, dalam proses itu,” ujarnya.

Ferry menambahkan, pemerintah sedang memfinalisasi RUU Sistem Perkoperasian Nasional sebagai pembaruan atas UU Nomor 25 Tahun 1992. RUU ini diharapkan memperkuat posisi hukum dan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, melalui PP Nomor 39 Tahun 2025, koperasi kini memiliki kesempatan mengelola tambang mineral hingga 2.500 hektare. Ferry mendorong BMT berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi riil melalui peluang tersebut.

“Perjuangan koperasi bukan hanya soal bisnis, tapi mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, dan berkecukupan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe, menilai dukungan regulasi sangat penting bagi percepatan pertumbuhan BMT. “Kami berharap RUU Koperasi segera disahkan dan aturan yang menghambat ditinjau ulang,” ujarnya.

Mursida menyebut, Perhimpunan BMT Indonesia kini menaungi lebih dari 2,9 juta anggota dan 1.231 kantor di seluruh Indonesia. Ia menegaskan komitmen BMT untuk menjadi solusi bagi ekonomi masyarakat bawah.

“Kami ingin koperasi tumbuh lebih kuat untuk mengurangi praktik rentenir, menekan pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan,” tutupnya. (DIN/GIT)