Jakarta, hotfokus.com
Pemerintah terus mengocek saku dengan mengelontorkan belanja negara buat membantu memutar roda perekonomian masyarakat. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN.
“Anggaran belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).
Dijelaskan, anggaran belanja negara meliputi realisasi belanja Kementerian/Lembaga Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN.
Anggaran belanja ini digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Untuk realisasi belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi.
Suahasil mengaku realisasi subsidi untuk BBM naik 3,5 persen. Kemudian gas elpiji 3 Kg naik 3,6 persen,
listrik bersubsidi naik 3,8 persen dan pupuk meningkat 12,1 persen dibanding 2024. “Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu realisasi Transfer ke daerah (TKD) pada periode yang sama mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN.
Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, karena ada perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. “Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi,” kata Suahasil. (bi)
Leave a comment