Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap aktivitas manufaktur dalam negeri jelang akhir 2024 kembali menggeliat, menyusul banyak pedagang memborong barang, sebelum naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku Januari 2025.
“Mereka membeli lebih banyak dan menyimpannya sebagai stok hingga Januari. Kemudian dijual dengan tarif PPN 12 persen. Jadi, mereka ada untung satu persen,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangannya Kamis (2/1/2025).
Menggeliatnya kembali aktivitas industri manufaktur juga dirilis dari hasil survei S&P Global yang menyebutkan capaian Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember tercatat di fase ekspansif sebesar 51,2 atau naik signifikan dibanding bulan November yang terkontraksi di angka 49,6.
Capaian ini menunjukkan di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang tidak pasti, Febri menambahkan sektor industri manufaktur di Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya.
“PMI manufaktur yang ekspansif ini sekaligus menandakan bahwa kepercayaan diri dan optimisme dari pelaku industri kita masih cukup tinggi, karena adanya kenaikan volume produksi dan pesanan baru,” jelasnya.
Selain itu, struktur industri manufaktur di Indonesia juga membuktikan cukup baik sehingga produktivitas bisa berjalan lancar dari hulu sampai hilir. “Tanpa dukungan regulasi yang tepat saja, industri kita sudah bisa ekspansif. Apalagi kalau didukung regulasi yang tepat, seperti pengendalian barang impor, tentunya manufaktur kita akan meroket tinggi,” katanya.
Menurutnya, manufaktur Indonesia pada Desember 2024 mampu melampui PMI manufaktur RRT (50,5), Jerman (42,5), Rusia (50,8), Inggris (47,3), Amerika Serikat (48,3), Jepang (49,5), Korea Selatan (49,0), Vietnam (49,8), Malaysia (48,6), dan Myanmar (50,4). PMI manufaktur di negara-negara kuat masih banyak yang mengalami kontraksi. (bi)
Leave a comment