Ayo Awasi Anggaran Infrastruktur 2019 di PUPR Rp 110,7 Triliun

JAKARTA — Keterangan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja, Minggu (28/10/2018), menyebutkan bahwa Komisi V DPR RI menyetujui jumlah anggaran infrastruktur tahun depan berjumlah Rp 110,7 triliun. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 itu akan dipergunakan Kementerian PUPR.

Persetujuan wakil rakyat yang membidangi infrastruktur dan perhubungan dilakukan dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis, rapat kerja dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) M. Syaugi, dan Plt. Ketua Bapel – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Danis H. Sumadilaga.

“Dari Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6% merupakan belanja modal dan belanja barang berkarakter modal,” jelas Menteri Basuki.

Terungkap dalam rapat skenario penggunaan anggaran Rp 110,7 miliar. Dari jumlah itu untuk program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rp 39,3 triliun termasuk pengendalian lumpur Sidoarjo Rp 425 miliar, penyelenggaraan jalan Rp 40,3 triliun, pengembangan infrastruktur permukiman Rp 20,2 triliun, dan pengembangan perumahan Rp 7,8 triliun.

Untuk pengembangan pembiayaan perumahan Rp 261,9 miliar, penelitian dan pengembangan Kementerian PUPR Rp 540,9 miliar, pembinaan konstruksi Rp 558,1 miliar, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR Rp 398,9 miliar, pengembangan infrastruktur wilayah Rp 228 miliar, pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR Rp 99,6 miliar dan kesekretariatan jenderal Rp 533,8 miliar.

Di luar anggaran Rp 110,7 triliun, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi Rp 5,1 triliun untuk peningkatan 4 ruas jalan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU-AP). KPBU-AP merupakan skema baru akan diterapkan untuk preservasi jalan lintas timur Sumatera (Riau-Sumsel) sebesar Rp 1,1 triliun, preservasi jalan trans Papua ( Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,9 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utara Pulau Jawa Rp 0,8 triliun dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera sebesar Rp 1,2 triliun. (kn)