JAKARTA — Ribuan karyawan PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi demo di depan Istana Negara pagi ini, Selasa (19/2/2019). Mereka menolak pernyataan Presiden Joko Widodo terkait harga avtur dan monopoli Pertamina yang disampaikan pada perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 11 Februari 2019 lalu.
Pengurus FSPPB Bidang Data dan Komunikasi Hendra Nasution menegaskan, 5.000 karyawan Pertamina itu menolak avtur dijadikan kambing hitam kenaikan harga tiket pesawat udara dan penurunan okupansi hotel (hotel occupancy) yang ada di bawah naungan PHRI yang pada akhirnya akan berdampak membuka persaingan bebas penjualan avtur hanya di Bandara besar seperti Bandara Soetta, Cengkareng.
“Pernyataan Presiden tersebut terkesan menyudutkan Pertamina dengan mengomentari monopoli Pertamina seolah menjadi penyebab harga jual avtur tidak kompetitif disertai ‘ancaman’ memasukkan kompetitor,’’ tegasnya di Jakarta Selasa (19/2/2019).
Dia mengungkapkan, FSPPB memastikan bahwa harga avtur tidak secara langsung mengakibatkan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Beban biaya operasional penerbangan lainnya seperti leasing pesawat, maintenance dan lain-lain memang menjadi lebih tinggi di tengah meningkatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat.
“Bau-baunya sih mau masuk kompetitor Pertamina buat memasok avtur, karena gak mampu mengendalikan nilai tukar dollar AS di bawah Rp10 ribu sesuai janjinya maka Pertamina pun dikorbankan,’’ tuturnya.
Oleh karena itu, FSPPB menilai pernyataan Presiden Jokowi mengenai harga avtur Pertamina yang seolah menyumbang persentase signifikan pada kenaikan harga tiket perlu dikaji ulang kebenarannya secara berimbang dengan membandingkan cost structure yang terbentuk dari leasing pesawat, asuransi, biaya pemeliharaan dan biaya tak langsung lainnya.
“FSPPB melalui Kuasa Hukum Sihaloho & Co Law Firm telah melayangkan surat kepada beberapa pihak,’’ tegas Hendra. Diantaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Surat No. 080/SCO_Srt/I/2019 tanggal 24 Januari 2019). Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Surat No. 0984/SCO_Srt/I/2019 tanggal 24 Januari 2019) untuk menyampaikan fakta terkait harga avtur Pertamina yang masih bersifat kompetitif dan berada pada batas wajar.
“Masyarakat dapat melihat ketika tren penurunan harga avtur Pertamina telah berlangsung bahkan sejak peak season November 2018 hingga Januari 2019. Meski secara terbalik harga tiket pesawat justru meningkat dan terus bergerak dinamis mengikuti harga Mid Oil Platts Singapore serta ditambah data infografis di media massa bahwa harga jual avtur Indonesia terbilang paling murah keempat di kawasan ASEAN,’’ papar Hendra.
Karena Jokowi telah menggunakan tolok ukur harga negeri tetangga dan mengkambinghitamkan kenaikan harga tiket pesawat kepada mahalnya harga avtur yang dikaitkan dengan kehadiran pemain tunggal Pertamina, maka FSPPB mendesak Jokowi agar berani memberikan perlakuan yang adil bagi Pertamina termasuk tetapi tidak terbatas kepada komponen biaya yang harus ditanggung, pemberian insentif dan tata niaga dalam distribusi avtur.
“FSPPB mendesak Presiden RI melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dengan mengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina selaku badan usaha 100% milik negara yang menyokong pilar energi dan perekonomian di Indonesia sesuai nawacita dan janji kampanye membesarkan Pertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaan migasnya,’’ katanya.
Hendra menambahkan, FSPBB mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu yang berencana memanfaatkan situasi kisruh harga avtur untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh bandara seantero Negeri.
“FSPPB hari ini hadir didepan Istana negara untuk meminta kepada Presiden RI agar dapat beraudiensi secara tatap muka di Istana Negara, guna memperoleh masukan yang berimbang dari sumber primer yang berada di garda depan pelayanan ketersediaan dan ketahanan energi di seluruh wilayah NKRI,” ujar Hendra. (acb)
Leave a comment