Presiden Harap RUU Migas Tak Menentang Konstitusi

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, minyak dan gas bumi adalah sumber daya pembangunan yang strategis tapi tidak terbarukan. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan inisiatif DPR diharapkan juga mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Karena itu Jokowi minta jajaran pemerintah mengkaji dengan cermat dan hati-hati, agar RUU itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi itu, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1/19) pagi.

“Tujuan pembentukan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi Migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM (Sumber Daya Manusia) kita di industri Migas,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar pembentukan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dijadikan sebagai momentum untuk reformasi tata kelola Migas sehingga lebih efisien, transparan, tidak berbelit, sederhana, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional .

Turut hadir dalam rapat terbatas itu di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri KP Susi Pudjiastuti, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, serta para eselon 1 pada Lembaga Kepresidenan. (kn/acb)