JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil, minta agar pemerintah menambah anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menurut dia kebutuhan BNPT akan anggaran yang lebih besar merupakan tuntutan UU Antiterorisme yang disahkan belum lama ini.
Presiden Joko Widodo diimbau peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pasca disahkannya UU Antiterorisme yang baru, BNPT menjadi organisasi yang lerbih besar dari sebelumnya, sehingga perlu tambahan anggaran yang memadai.
“BNPT perlu penambahan orang dan penambahan posisi jabatan. Ini konsekuensinya butuh tambahan anggaran. Mudah-mudahan presiden peka, sehingga BNPT diberi anggaran yang cukup,” papar Nasir Djamil di sela rapat Komisi III dengan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).
Dengan anggaran yang bertambah, lanjutnya, BNPT dapat dengan leluasa melakukan fungsi-fungsi pencegahan. Terutama menyiapkan konsep kesiapsiagaan nasional, kontrol radikalisasi, dan deradikalisasi.
“Pasca perubahan UU Antiterorisme, BNPT punya banyak tugas. Karena organisasinya besar tentu butuh anggaran yang memadai untuk menopang jalannya organisasi,” tambah Politisi PKS itu.
Dia berharap ke depan BNPT dapat menjadi pusat analisis, pengendalian krisis, sekaligus penasihat presiden dalam menetapkan langkah penanggulangan terorisme. Hasil analisis BNPT juga diharapkan lebih tajam, terukur, dan mampu mengatasi bibit-bibit terorisme yang berkembang. (kn)
Leave a comment