Home EKONOMI Hipmi Usul Anggaran 17 Lembaga UMKM Disatukan
EKONOMINASIONAL

Hipmi Usul Anggaran 17 Lembaga UMKM Disatukan

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan anggaran untuk pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 lembaga disatukan pengelolaannya. Tujuannya, agar dampak dari anggaran tersebut lebih terarah dan efektif bagi pengembangan kewirausahaan di Tanah Air.

“Kami usulkan agar disatukan saja anggaran tersebut sehingga lebih efektif,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia  pada Forum Dialog dan Bisnis di SDP-Rapimnas BPP Hipmi) Kamis (8/3) di Hotel Novotel Tangerang City, Kota Tangerang, Banten. Selain Bahlil, tampil sebagai pembicara Ketua Pansus RUU Kewirausahaan DPR-RI Andreas Eddy Susetyo dan Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan DPR-RI Ichsan Firdaus dan Anggota DPR-RI Maruarar Sirait.

Bahlil mengatakan, saat ini, soal UMKM diurus oleh 17 lembaga di pemerintahan. Belum termasuk puluhan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki program serupa. Dana yang digelontorkan di 17 lembaga tersebut mencapai Rp 100 triliun. Sayangnya, dana pembinaan sebanyak itu belum dirasakan cukup efektif mendorong pengembangan kewirausahaan di Tanah Air. Hal ini disebabkan, setiap lembaga memiliki pendekatan masing-masing dalam mengelola dana tersebut. Sehingga tidak terarah dan kurang efektif.

Sebab itu, Bahlil meminta agar anggaran 17 lembaga tersebut dapat disatukan pengelolaannya. Dengan penyatuhan tersebut, pengelolaannya akan lebih efektif dan terarah bagi pengembangan kewirausahaan.

Hipmi menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) paling lambat Desember 2018. Dia mengatakan RUU Kewirausahaan saat ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan sudah memasuki tahap pembahasan. Hipmi juga telah menemui Presiden Joko Widodo dan meminta agar RUU tersebut mendapat prioritas dalam pembahasan RUU di parlemen.

Salah satu usulan penting dalam RUU tersebut adalah adanya kewajiban lembaga keuangan seperti perbankan nasional untuk mengalokasikan sebesar 30% dari penyaluran kreditnya untuk membiayai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). “Saat ini,kan baru sekitar 20%. Kami minta 30% untuk pelaku usaha pemula dan UMKM,” terangnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio kewirausahaan Indonesia naik menjadi 3,1% pada 2016. Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada 2013, rasionya masih 1,67%. Dengan demikian, Indonesia sudah masuk daftar negara yang masuk kategori sejahtera. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah yang memiliki rasio kewirausahaan minimal 2%. Namun, capaian Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Malaysia misalnya, sudah mencapai level 5%. Sementara itu, rasio Singapura telah menyentuh 7%, China 10%, Jepang 11%, dan AS 12%. (Fyan)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
RI Akan Teken Kerjasama CEPA Buat Gaspol Ekspor ke Uni Eropa
NASIONAL

RI Akan Teken Kerjasama CEPA Buat Gaspol Ekspor ke Uni Eropa

Shenzhen, hotfokus.com Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Busan), akan meneken persetujuan kemitraan ekonomi...

Produksi Beras Diproyeksikan Tembus 33 Juta Ton, Fasilitas Dryer Jadi Tantangan
NASIONAL

Produksi Beras Diproyeksikan Tembus 33 Juta Ton, Fasilitas Dryer Jadi Tantangan

Jakarta, Hotfokus.com Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan...

Seorang pria memegang keranjang kuning di samping tumpukan ikan berwarna keperakan.
EKONOMI

80 Tahun Nelayan Cuma Dibayar Murah, Kini Harga Tuna Tembus Rp45.000 per Kg!

Harga tuna di tingkat nelayan Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, naik dari Rp25.000–Rp30.000 menjadi...

Delegasi Indonesia dan Tiongkok duduk berhadapan di meja panjang dengan bendera kedua negara dan layar bertuliskan Kota Masa Depan Indonesia.
EKONOMI

Rp1.300 Triliun Masuk Indonesia! Tiongkok Bidik 10 Kota Pintar, Proyek Dimulai 2027

Indonesia dan Tiongkok menyepakati investasi dan komitmen senilai sekitar USD 71,8 miliar....