Transaksi QRIS Tembus 12,55 Miliar, UMKM Makin Punya Senjata Baru!

Jakarta, Hotfokus.com

Pembayaran digital semakin menjadi andalan perdagangan Indonesia. Buktinya, transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sepanjang Semester I-2026 melonjak dua kali lipat hingga mencapai 12,55 miliar transaksi. Perkembangan ini membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, digitalisasi menjadi salah satu kunci memperkuat sektor ritel sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

QRIS kini telah menjangkau lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant. Menariknya, mayoritas merchant tersebut merupakan pelaku UMKM yang semakin memanfaatkan pembayaran non-tunai dalam aktivitas perdagangan.

“Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai,” ujar Airlangga, Rabu (11/11/2026).

Indikator Ekonomi Masih Menunjukkan Tren Positif

Selain pembayaran digital, sejumlah indikator juga memperlihatkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2026 mencapai 119,9 atau masih berada di zona optimistis. Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4% secara tahunan menjadi 221,3.

Dari sektor manufaktur, Purchasing Managers’ Index (PMI) Oktober 2026 menyentuh 54,0. Angka tersebut menjadi posisi tertinggi sejak Maret 2024.

Airlangga menegaskan, penguatan rantai pasok perdagangan menjadi kebutuhan penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4–5,6% pada 2026 dan 6% pada 2027.

Pemerintah Siapkan Stimulus Jaga Konsumsi

Pemerintah juga menggelontorkan sejumlah bantuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat pada Triwulan IV-2026.

Program tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja.

Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp883 miliar untuk diskon transportasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang menyasar 6,6 juta penumpang.

Memasuki 2027, pemerintah juga akan memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, sepanjang memenuhi ketentuan penghasilan kena pajak. (SA/GIT)