HGU Perusahaan Terancam Dicabut! ATR/BPN Bongkar Lima Klaster Kasus Karhutla

Jakarta, Hotfokus.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan masuk dalam pemetaan penertiban Hak Guna Usaha (HGU) yang terbagi ke dalam lima klaster.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan tingkat kebakaran, kejadian berulang, kesiapan fasilitas pencegahan api, hingga kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pemegang hak.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” kata Nusron, Rabu (11/11/2026).

Klaster pertama menjadi kelompok dengan ancaman paling berat. Tiga perusahaan, yakni PT NMIB, PT RKA, dan PT SKM, masuk dalam rekomendasi pembatalan seluruh HGU karena tingkat kebakaran, kejadian berulang, serta persoalan pemenuhan kewajiban perusahaan.

Luas lahan ketiganya masing-masing sekitar 4.000 hektare, 11.558 hektare, serta 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Berikutnya, klaster kedua mencakup PT BSLT di Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU perusahaan seluas sekitar 2.300 hektare itu telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya akan kembali dikuasai negara.

Sementara itu, klaster ketiga menyasar PT ANI, PT BOS, dan PT AER. Ketiganya sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan hak tersebut dan merekomendasikan evaluasi IUP.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya,” jelas Nusron.

Pada klaster keempat, pemerintah merekomendasikan pembatalan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare.

Adapun klaster kelima meliputi PT STP dan PT GMS di Kutai Kartanegara serta PT API di Ketapang. ATR/BPN masih mendalami ketiga kasus tersebut untuk menentukan pembatalan HGU secara keseluruhan atau sebagian. (SA/GIT)