PTUN Bukan Jalan Keluar! Bakom Bantah Klaim Gibran Soal Restu Presiden

Jakarta, Hotfokus.com

Polemik ijazah kembali menjadi sorotan setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai restu Presiden untuk melanjutkan pertarungan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menegaskan tidak ada lagi alasan kuat bagi Gibran untuk melanjutkan gugatan melalui jalur tersebut. Pernyataan itu merujuk pada hasil komunikasinya dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Syahganda, pernyataan yang menggambarkan Presiden memberikan instruksi khusus kepada Gibran untuk terus melawan melalui jalur hukum tidak sesuai dengan penjelasan Yusril.

“Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar,” ujar Syahganda, Rabu (11/11/2026).

Ia juga mengungkapkan pernah bertemu langsung dengan Presiden selama dua jam di kediamannya. Pengalaman tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa penjelasan Yusril merupakan rujukan yang tepat.

“Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya,” imbuhnya.

Putusan MA Jadi Sorotan

Syahganda menjelaskan, dokumen penyetaraan pendidikan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, ia menilai tidak tersedia lagi ruang pengujian materi maupun dasar untuk melahirkan konsekuensi hukum baru melalui PTUN.

Sebelumnya, Yusril juga menyampaikan bahwa langkah hukum lanjutan tidak lagi memiliki urgensi dan landasan yuridis yang kuat.

“Sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi,” ungkap Yusril.

Di tengah polemik tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga soliditas kabinet. Pemerintah juga memastikan berbagai persoalan hukum tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional tanpa mengganggu pelaksanaan program nasional. (SA/GIT)