7.908 Lowongan Kerja Palsu di Luar Negeri Ditutup! Pemerintah Kejar Pelaku di Dunia Maya

JAKARTA, Hotfokus.com

Tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming mudah dan cepat kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat patroli digital untuk membendung iklan lowongan kerja fiktif.

Melalui Unit Patroli Siber, Kementerian P2MI memantau berbagai konten yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Pemerintah mewaspadai konten tersebut karena dapat menjadi pintu masuk perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan tim khusus tersebut terus memburu iklan yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Kita ada unit Patroli Siber yang kerjanya memonitor iklan-iklan lowongan kerja fiktif, yang biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga menarik,” ujar Christina, Kamis (3/9/2026).

Ribuan Tautan Lowongan Palsu Sudah Ditutup

Upaya patroli digital itu mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, pemerintah telah menutup 7.908 tautan yang berkaitan dengan lowongan kerja fiktif.

Jumlah tersebut mencapai 78% dari total 10.504 laporan yang Kementerian P2MI sampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Mekanismenya dimulai dari pemantauan di ruang digital. Ketika tim menemukan tautan yang berpotensi menawarkan pekerjaan fiktif, Kementerian P2MI meneruskannya kepada Komdigi untuk proses takedown.

Iming-Iming Kerja Mudah Jadi Alarm

Christina mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang beredar di internet. Pasalnya, iklan dengan kemasan menarik dapat menyembunyikan risiko perekrutan pekerja migran melalui jalur nonprosedural.

Karena itu, keberadaan Unit Patroli Siber menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah terus mengawasi konten digital yang berpotensi merugikan, menyesatkan, hingga membahayakan calon pekerja.

Dengan ribuan tautan sudah ditutup, pengawasan ruang digital kini menjadi salah satu garis depan pemerintah untuk menekan peredaran informasi lowongan kerja luar negeri yang tidak sesuai prosedur. (SA/GIT)