Jakarta, hotfokus.com
PT PLN (Persero) bersama pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses listrik hingga menjangkau masyarakat di wilayah yang belum menikmati layanan kelistrikan.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mendukung percepatan program tersebut. Pelaksanaannya akan mendapat pendampingan dari BPKP dan Kejaksaan guna memastikan proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program elektrifikasi nasional.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik,” ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai Program Listrik Desa bukan hanya menghadirkan jaringan listrik, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan ketahanan energi nasional.
“Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Darmawan.
Sampai April 2026, PLN telah menghadirkan layanan listrik di 1.403 lokasi melalui pendanaan APBN yang menjangkau 40.724 rumah tangga. Bersama pemerintah, perusahaan menargetkan perluasan program hingga 2.792 lokasi pada akhir 2026 dengan potensi melayani 137.266 calon pelanggan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut jumlah desa yang belum berlistrik di wilayahnya terus berkurang, sedangkan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan pemerintah daerah siap mempercepat pembangunan kelistrikan melalui koordinasi dan kemudahan perizinan. (*)
Leave a comment