Jakarta, hotfokus.com
Ketergantungan Indonesia terhadap garam industri impor belum menunjukkan penurunan signifikan. Hingga kini, sekitar 64% kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Situasi tersebut mendorong PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengambil langkah strategis dengan menggandeng PT Garam untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Keseriusan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan pabrik pengolahan garam di Balikpapan. MoU tersebut diteken Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman bersama Direktur Utama PT Garam Abraham Mose pada Rabu (28/1/2026). Proyek ini sekaligus menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan menekan ketergantungan impor.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menilai kolaborasi ini memiliki makna strategis lebih dari sekadar kerja sama komersial. Menurutnya, sinergi antar-BUMN ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian nasional.
“Kolaborasi KPI dan PT Garam bisa dianalogikan sebagai double gardan kemandirian. Tidak hanya di sektor energi, tetapi juga pangan,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, pabrik garam dengan kapasitas sekitar 1.000 kilo ton per tahun (KTA) tersebut berpotensi mengurangi impor hingga USD 150 juta atau setara Rp2,5 triliun. Selain menghemat devisa, proyek ini diyakini mampu memicu efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari pengembangan kawasan industri hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Dari sisi produksi, PT Garam melihat Balikpapan sebagai lokasi yang sangat prospektif. Abraham Mose mengungkapkan, pabrik ini akan memanfaatkan air buangan hasil desalinasi atau brine water dari proyek RDMP Balikpapan. Berdasarkan kajian awal, sumber tersebut berpotensi menghasilkan hingga 1 juta ton garam per tahun.
“Kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 5,7 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 7,3 juta ton seiring pembangunan chlor alkali plant. Sementara produksi kami baru berada di kisaran 500 ribu ton,” kata Abraham.
Ia menegaskan, penguatan industri garam nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Ini tugas bersama agar Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.
Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Danantara. Managing Director 2 Danantara, Setyo Hantoro, menyatakan bahwa hilirisasi garam termasuk dalam prioritas program nasional. Saat ini, Danantara tengah menyiapkan 41 program strategis, dengan 20 di antaranya berfokus pada hilirisasi di sektor energi dan pangan.
“Sinergi antar-BUMN diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%,” tutur Setyo.
Langkah KPI dan PT Garam ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Regulasi tersebut menargetkan pemenuhan kebutuhan garam industri dari produksi domestik secara bertahap hingga 2027. (*)
Leave a comment