Jakarta, hotfokus.com
Para nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura ‘curhat’ saat pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di kantornya, Rabu (17/12/2025).
“Nelayan patuh terhadap aturan, membayar pajak dan PNBP, namun masih kerap menghadapi persoalan saat beroperasi di laut,” kata Kajidin, Ketua Gerakan Nelayan Pantura, dalam audiensinya.
Disebutkan, berbagai masalah yang masih dihadapi, mulai dari keamanan di laut, kelengkapan dokumen kapal, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM).
“Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan. Kalau ada kekurangan dokumen, seharusnya diselesaikan di darat. Bukan justru menjadi masalah ketika kami sudah melaut,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Perwakilan nelayan Juana, Purnomo, yang meminta kejelasan kebijakan pemeriksaan kapal di laut agar nelayan memiliki kepastian hukum dan kenyamanan dalam bekerja.
Karena masih terjadi kesalahpahaman di lapangan terkait dokumentasi dan pengawasan.
[21.07, 17/12/2025] Bang Budi 2: Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Trenggono menegaskan KKP terus memperbaiki kebijakan agar lebih berpihak kepada nelayan. Ia memastikan pengawasan yang dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan memberi kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
“Keluhan nelayan bukan pada PSDKP. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tak menimbulkan kesalahpahaman,” kata menteri.
Salah satu kebijakan yang diambil adalah perubahan skema PNBP perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi. Dengan skema tersebut, nelayan dapat melaut terlebih dahulu, kemudian kewajiban PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan.
“Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan,” ujarnya. (bi)
Leave a comment