Langkah Sinergi, Pusat Bergerak Merenovasi 209 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Di DKI Jakarta

Oleh : Salamuddin Daeng

Siapa yang menyangka ternyata DKI Jakarta merupakan Propinsi dengan jumlah rumah tidak layak huni yang cukup besar. Realitas kondisi masyarakat Ibu Kota ternyata kontras dengan gemerlap yang tampak di televisi dan media sosial. Faktanya hanya 36,69% rumah tangga di DKI Jakarta yang memiliki akses terhadap rumah layak huni. (Data BPS, tahun 2022)

Data dari Kementerian Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyebutkan terdapat 209 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Sangat besar untuk ukuran Ibu Kota negara, tempat dimana semua aktivitas ekonomi, politik, pemerintahan, perdagangan dan keuangan terkonsentrasi. Ternyata di sini di Jakarta masih terdapat ratusan ribu rumah tidak layak huni.

Pemerintahan Prabowo tentu akan menunaikan janjinya dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan program tiga juta rumah. Program yang akan direalisasikan melalui dua cara yakni pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Program pembangunan rumah baru dilakukan dengan strategi rumah subsidi sedangkan program renovasi rumah dilaksanakan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Mengapa ada BSPS? Hal ini atas dasar fakta lapangan bahwa rumah tidak layak huni jumlahnya secara nasional sangat besar. Bahkan di Jakarta sendiri jumlahnya mencapai 209 ribu rumah. Sehingga pemerintah tidak hanya terfokus pembangunan rumah baru atau hunian baru tetapi juga membuat terobosan renovasi rumah yang ada sehingga suatu saat akan lebih layak bagi penghuninya.

Bagi DKI Jakarta program renovasi rumah oleh pemerintah pusat tahun 2026 nanti meningkat cukup banyak. Berkat komitmen Presiden Prabowo DKI Jakarta akan dialokasikan BSPS untuk renovasi 2000 rumah. Tahun sebelumnya hanya 158 rumah. Program ini merupakan bagian dari BSPS nasional di tahun 2026 sebanyak 405 ribu rumah. Pemerintah Prabowo ingin memastikan bahwa BSPS dapat terdistribusi merata di semua kabupaten tanpa terkecuali. Hal ini untuk memastikan terlaksananya prinsip keadilan dalam program BSPS.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang didukung juga oleh jajaran pimpinan dan Komisi V DPRRI telah berhasil menyepakati kenaikan angaran BSPS hingga 773% persen lebih pada tahun 2026. Program ini berada dibawah tanggung jawab kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Selain BSPS yang dianggarkan melalui APBN, Kementerian PKP juga memobilisai program renovasi rumah dari pihak swasta atau disebut juga BSPS swasta yang berasal dari CSR dan dana lainya. Pemerintah menunjukkan effort yang besar untuk memastikan hunian yang layak dengan optimalisasi semua potensi yang ada baik dari pemerintah pusat, daerah maupun swasta. Semoga rakyat Indonesia seluruhnya segera mendapatkan rumah yang layak bagi kemanusiaan. Ini sinergi.[•]