Pemerintah Siapkan Belanja Prioritas 2026 Sebesar Rp2.567,9 Kuadriliun

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menyiapkan belanja prioritas pada tahun 2026 sebesar Rp2.567,9 kuadriliun dari total anggaran Rp3.842 kuadriliun.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap anggaran belanja prioritas tersebut dialokasikan untuk ketahanan pangan, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan UMKM, pertahanan hingga akselerasi perdagangan dan investasi global.

“Program makan bergizi gratis menjadi salah satu fokus dengan anggaran Rp335 triliun yang ditargetkan menjangkau hingga 80 juta penerima,” katanya, dalam Rapimnas Kadin Indonesia, Senin (1/12/2025).

Selain itu, Airlangga menyoroti agenda ekonomi hijau dan transisi energi. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan super green corridor, pemanfaatan carbon capture and storage (CCS) serta peningkatan investasi energi baru dan terbarukan.

Indonesia memiliki gudang karbon terbesar di Asia dengan potensi penyimpanan karbon hingga 600 gigaton, yang menjadi nilai strategis dalam kerja sama global. Sejumlah investasi besar dari Jepang, BP, dan ExxonMobil menegaskan komitmen dunia internasional terhadap transformasi energi Indonesia.

Karenanya pemerintah akan terus melanjutkan berbagai dukungan fiskal untuk mendorong produksi dalam negeri, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah untuk perumahan serta perluasan akses kredit usaha rakyat (KUR).

Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi, termasuk dengan dunia usaha guna memastikan stabilitas dan kesinambungan pemulihan ekonomi nasional.

Juga memperkuat diplomasi ekonomi melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan strategis, seperti dengan Kanada menyelesaikan EU-CEPA yang kini memasuki tahap harmonisasi bahasa di Parlemen Eropa, serta menyiapkan proses aksesi CPTPP pada 2026.

Disamping Itu juga memperluas kerjasama dengan negara BRICS+ dan meningkatkan kontribusi pada New Development Bank sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global. Selain itu, dukungan terhadap agenda aksesi OECD semakin solid dengan mayoritas negara anggota telah menyatakan dukungannya.
(bi)