Kebijakan Ekonomi Berpijak Pada Keseimbangan Pertumbuhan dan Perlindungan Sosial

Jakarta, hotfokus.com

Kebijakan ekonomi pemerintah berpijak pada keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan sosial. Sehingga kebijakan lebih diarahkan pada program prioritas ketahanan ekonomi dan program sosial.

“Karenanya kami berupaya mengeksekusi program prioritas strategis pemerintahan,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, dihadapan para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) dalam The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025, Senin (17/11/2025).

Wamenkeu mengaku perlu kolaborasi dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional sebagai kunci utama. Karenanya, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan dan kompetitif.

Sehingga agenda transformasi ekonomi lebih difokuskan pada penciptaan nilai tambah dan penguatan daya saing.

Disebutkan, hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi serta perluasan ekonomi digital termasuk infrastruktur pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi menjadi area prioritas yang membuka ruang kolaborasi strategis dengan investor global.

Untuk mendukung kelancaran investasi, Wamenkeu menegaskan pemerintah memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, penguatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan inovatif, dan pembentukan Satgas Debottlenecking guna mengurai berbagai hambatan struktural. (bi)