Home NASIONAL Harga Rokok Di NKRI Tak Sejalan Dengan Visi Misi Presiden Prabowo
NASIONAL

Harga Rokok Di NKRI Tak Sejalan Dengan Visi Misi Presiden Prabowo

Share
Share

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

Mengapa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) gas dan listrik melalui Tarif Dasar Listrik (TDL) wajib diatur oleh pemerintah sangat ketat (highly regulated)? Padahal, BBM, gas/elpiji dan listrik merupakan kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harga keekonomiannya diatur oleh pasar internasional. Kebutuhan hidup yang menguasai hajat hidup orang banyak saja dan tidak “merusak” kesehatan secara langsung selalu dipermasalahkan atau dibatasi kenaikan harganya.

Lalu, bagaimana dengan kebutuhan tidak pokok atau menguasai hajat hidup orang banyak tetapi merusak secara langsung tidak diatur juga oleh pemerintah? Tidak perlukah pemerintah turut mengaturnya sementara harga keekonomiannya juga berada di pasar internasional. Bahkan, juga begitu mudah para pengusaha melakukan impor atas bahan bakunya, seperti tembakau.

Inilah aneh atau absurdnya sebuah kebijakan yang secara berhadap-hadapan bertolak belakang manfaatnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rokok, misalnya yang jelas secara kesehatan diperingatkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kesehatan dan tertera dalam setiap bungkusnya bermacam-macam harganya. Ada jenis rokok yang bahan bakunya dari impor dan berharga lebih mahal antara Rp20.000-Rp30.000 dan yang diproduksi di dalam negeri berkisar Rp5.000-10.000.

Seharusnyalah, pemerintah menetapkan pengaturan harga yang ketat juga atas dampak yang ditimbulkannya atas kesehatan generasi muda masa depan bangsa. Semakin murah harga rokok, maka semakin mudah masyarakat atau kelompok usia muda bahkan anak-anak berpeluang mengkonsumsinya. Jelas ini kontraproduktif dengan visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Artinya, kebijakan harga yang ketat tidak hanya menjadi beban BUMN semata tetapi lebih diperluas dengan komoditas yang kontraproduktif secara ekonomi bagi kepentingan ekonomi negara.

Sepanjang 2024, PLN Sukses Tambah Jumlah SPKLU di Seluruh Indonesia Hingga 299%

Setidaknya, harga rokok ditetapkan oleh pemerintah Rp50.000-100.000 sehingga dapat menunjang program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Ayo Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian tetapkan kebijakan ketat untuk rokok yang membahayakan kekuatan dan ketahanan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia! Melalui rakyat dan pemuda yang sehat dan kuatlah bangsa dan negara bisa meraih prestasi gemilang dan generasi Emas 2045. [•]

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Menkeu Bahas Beragam Hambatan PSN Onshore LNG Blok Masela
NASIONAL

Menkeu Bahas Beragam Hambatan PSN Onshore LNG Blok Masela

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah membahas beragam hambatan yang mengganjal proyek strategis nasional (PSN)...

PKH masuk Kopdes Merah Putih. Menkop sebut uang berputar di desa, penerima bansos kini berpeluang dapat SHU dan jadi lebih mandiri.
NASIONAL

PKH Masuk Kopdes Merah Putih, Menkop: Uang Berputar di Desa, Peluang SHU Terbuka Lebar!

Serang, hotfokus.com Integrasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ke dalam ekosistem Kopdes...

Program Gentengisasi mulai di Menteng Tenggulun. Sebanyak 52 rumah direnovasi dan UMKM diperkuat untuk dorong ekonomi warga.
NASIONAL

Program Gentengisasi Resmi Dimulai! 52 Rumah di Menteng Tenggulun Disulap Jadi Layak Huni dan Ramah UMKM

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman langsung mengeksekusi program Gentengisasi di...

Danantara dan Arm Limited kerja sama bangun ekosistem semikonduktor, latih 15 ribu engineer, dan dorong Indonesia kuasai teknologi chip.
NASIONAL

Kerja Sama Danantara–Arm Limited, Indonesia Siapkan 15 Ribu Engineer Kuasai Teknologi Chip

Jakarta, hotfokus.com BPI Danantara Indonesia memperkuat langkah strategis di sektor teknologi melalui...