DPR & Pemerintah Sepakat Alihkan Subsidi Energi ke Kompensasi

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat memangkas pagu anggaran belanja non Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp109,61 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun. Sedangkan pagu belanja pemerintah (K/L) naik Rp117,87 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun.

Kesepakatan tersebut diperoleh, saat rapat kerja Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dengan Banggar DPR membahas postur sementara APBN 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025).

Disebutkan belanja non K/L, seperti subsidi energi turun Rp1,12 triliun, yang kemudian dialihkan untuk meningkatkan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dengan besaran yang sama. “Penurunan subsidi energi terutama dipengaruhi penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah” jelas Menkeu, dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Sehingga tahun depan, ia mengungkap subsidi energi hanya mencapai Rp203,41 triliun dan kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp190,92 triliun.

Sementara itu, cadangan belanja negara turun Rp28,39 triliun menjadi Rp68,49 triliun, cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun menjadi Rp41,01 triliun dan cadangan TKD turun Rp14,38 triliun menjadi Rp68,22 triliun.

Dalam rapat tersebut juga disepakati postur sementara APBN 2025, terkait kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat masing-masing sebesar Rp8,26 triliun.

PNBP 2025 ditargetkan mencapai Rp513,64 triliun dan pagu belanja pemerintah pusat direncanakan Rp2.701,44 triliun. Selain itu, defisit anggaran dikendalikan tetap Rp616,19 triliun atau 2,53 persen dari product domestic bruto (PDB) untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Ia menambahkan perubahan dalam PNBP yang telah dibahas dalam Panja A berkaitan dengan proyeksi peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja BUMN diperkirakan akan menimbulkan kenaikan pembayaran dividen sebesar 4 triliun. Sementara itu, kenaikan PNBP sebesar Rp4,26 triliun berasal dari beberapa Kementerian/Lembaga penting yang selama ini menjadi penyumbang PNBP.

“Dari sisi PNBP ada kenaikan 8,26 triliun, dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan dari PNBP dari kementerian/lembaga sebesar Rp4,26 triliun” kata Sri Mulyani.

Diungkapkan pula, perubahan pada komposisi postur belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 dengan mengakomodir sejumlah program quick win pemerintah baru yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga.

Program tersebut antara lain meliputi makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp15 triliun. (bi)