SIDT KUMKM Jadi Kunci Perumusan Kebijakan Pemerintah yang Akuntabel

Bali, hotfokus.com

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang mengembangkan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) sebagai basis perumusan program dan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Melalui SIDT-KUMKM ini diharapkan akurasi data sebaran dan karakteristik koperasi dan UMKM nasional dapat termonitor secara berkala sehingga memudahkan stakeholder terkait dalam menyusun program lanjutan yang sesuai kebutuhan.

“Kita ingin ke depan program pengembangan UMKM tepat sasaran menggunakan data atau berbasis data,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemanfaatan Data KUMKM di Bali, Selasa (03/09/2024).

Untuk progres pengembangan SIDT- KUMKM saat ini menurut lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 7,17 juta UMKM atau 53,53 persen. Kemudian diikuti oleh sektor/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,08 persen, dan selebihnya 11,59 persen merupakan lapangan usaha lainnya.

Sedangkan dari sisi sebaran UMKM menunjukkan 73,50 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Sebanyak 6,19 juta UMKM berlokasi di Pulau Jawa atau 46,20 persen dan 3,6 juta UMKM berlokasi di Pulau Sumatera atau sebesar 27,30 persen. Selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak di Pulau Sulawesi sebanyak 11,66 persen.

Teten mendorong agar pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang membidangi KUMKM terus melakukan update secara berkala terkait kondisi riil KUMKM di wilayah kerjanya. Untuk itu Teten berharap para pejabat daerah untuk aktif melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna mengetahui secara riil kondisi KUMKM.

“Gunakan data yang sudah ada ini untuk menyusun perencanaan program yang lebih presisi. Lalu Bapak Ibu perlu sering turun ke lapangan untuk mendengarkan, melihat KUMKM mana yang berpotensi untuk dipush dan mana UMKM yang bersifat survival,” kata Teten.

Dia  juga berharap SIDT-KUMKM dapat diintegrasikan dengan berbagai platform seperti big data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) hingga Financial Technolgy (fintech) sehingga sistem ini bisa lebih akurat dan akuntabel.

Sementara itu Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan di tahun 2024 ini pihaknya akan melanjutkan pendataan lengkap di 4 provinsi dan 61 kabupaten/kota dengan target 4 juta UMKM. Adapun hasil pendataan dari tahun 2022 menunjukkan ada 9.110.983 data usaha di 240 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 4.311.549 data usaha di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Siti Azizah berharap agar pemerintah daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM yang mempunyai akun SIDT-KUMKM dapat berperan aktif dalam memperbaharui data secara berkesinambungan. Dia meminta agar terus dilakukan sinkronisasi apabila di masing-masing pemerintah daerah sudah memiliki aplikasi atau sistem data serupa.

“Sampai 29 Agustus 2024 sudah ada 247 user nasional yang memiliki akses ke SIDT-KUMKM. Jadi hasilnya sudah dapat diakses oleh seluruh pihak yang memiliki akun di seluruh Indonesia,” kata Siti Azizah. (DIN/SL)