Bali, hotfokus.com
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari kementerian, lembaga dan pemda Rp585,69 triliun serta BUMN sebesar Rp842,56 triliun.
“Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen Rp1.157,47 triliun,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (7/3/2024).
Menurut menteri, kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret 2023 mendapat antusias luar biasa karena diikuti 4.437 peserta, terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemda, badan usaha, asosiasi dan perusahaan industri.
Disebutkan, tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun berasal dari realisasi kementerian, lembaga dan pemda senilai Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun. Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 triliun.
“Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I-2024,” tambah Agus.
Pada gelaran Business Matching 2024, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor pertahanan sebesar Rp2,24 triliun dari total Rp9,3 triliun oleh Kemenhan bersama PT Len dan PT Pindad untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri juga ada sektor konstruksi sebesar Rp2,09 triliun dari total Rp16,4 triliun oleh Kementerian PUPR bersama sejumlah mitra antara lain Adhi Karya (Persero), PT Brantas Abipraya, KSO, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, KSO CAMC Engineering Co., Ltd, Waskita Karya (Persero), Tbk, di antaranya untuk pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden, dan jalan feeder di Kawasan IKN.
“Ini membuktikan bahwa produk dalam negeri ternyata sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR,” tegas Agus.
Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien.
Bahkan, melalui pemberlakuan e-Katalog diyakini dapat mencegah tindak korupsi. “Ini merupakan bentuk membangun sistem yang baik. Jadi, kita ingin negeri ini semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology,” katanya, saat menutup Business Matching 2024 di Denpasar, Bali, Kamis (7/3/2024). (bi)
Leave a comment