Kemenperin Lebih Fokus Pengetatan Produk Impor

Jakarta, Hotfokus.com

Gelombang protes masyarakat belahan dunia yang berujung gerakan boikot terhadap produk Israel atas konflik Israel dengan Palestina makin kencang. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak mengambil sikap mendukung atau menolak gerakan tersebut.

“Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri dalam negeri,” kata Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Putu Juli Ardika, Kamis (2/11/2023).

Saat ini, Kemenperin hanya fokus terhadap bagaimana langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri.

Terutama melindungi industri dalam negeri terhadap banjirnya produk impor. Ini yang tengah digencarkan pemerintah dengan cara mengetatkan arus masuk barang impor serta merombak aturan-l terkait tata niaga impor di dalam negeri.

Dengan pengetatan produk impor, Putu berharap dapat meningkatkan produk dalam negeri yang juga memiliki kualitas unggul. Sehingga industri dalam negeri semakin kuat dan produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan langkah memperketat arus masuk barang impor dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan mengubah pengaturan tata niaga impor dari post border menjadi border.

Kedelapan komoditas tersebut yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi. Revisi peraturan tersebut diselesaikan dalam dua minggu ini dengan proses transisi selama tiga bulan.

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan penyerapan produk dalam negeri melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), baik melalui belanja pemerintah yang memakai APBN dan APBD maupun individu.

Dalam Business Matching Tahap V 2023 pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah, untuk membeli produk lokal yang telah banyak masuk di e-Katalog. (bi)