Jakarta, Hotfokus.com
Energi Watch mendorong para pihak yang terkait permasalahan pajak antara Pemerintah dengan PGN untuk saling berkonsolidasi, mencari jalan keluar yang terbaik bagi persoalan itu. Sebab, PGN merupakan perusahaan milik negara, yang mana perusahaan itu juga sebagai alat pemerintah untuk misi ketahanan energi juga.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyesalkan jika perkara pajak PGN ini menjadi rumit dan berbelit, karena hal itu sama juga bakal merugikan masyarakat Indonesia.
“Ini salah satu yang cukup sulit bagi PGN. Keputusan MA (Mahkamah Agung) memang sudah inkrah (pasti/tetap). Tapi saya kira masih ada solusi lain yang bisa dilakukan PGN untuk menyikapi keputusan dari MA,” ujar Mamit kepada Hotfokus.com, Jumat (26/2/2021).
Mamit juga mendorong agar PGN sebagai Subholding, melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam mencari solusi. “Kita akui ini masalah ini cukup berat, karena saat ini mereka (PGN) pendapatannya juga menurun signifikan karena pandemi,” tuturnya.
Di sisi lain, PGN, kata Mamit, juga sangat diandalkan Pemerintah untuk menjalankan program-program khusus, termasuk penyediaan gas murah bagi industri.
“Pemerintah seharusnya bisa memberikan keleluasaan ataupun jalan keluar. Biar bagaimanapun PGN adalah BUMN yang harus kita bantu dan kita jaga bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpendapat perlu dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Direktur Utama PGN, karena permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak sampai bergulir di MA.
“Dan, tentu saja akibat yang ditimbulkan dari kekalahan dalam sengketa pajak di MA bukanlah merupakan perwujudan dari tidak kompeten dan profesionalnya Dirut PGN Suko Hartono seorang diri, sedangkan jajaran Direksi dan Komisaris telah berulangkali diganti,” ujar Defiyan. (SNU/RIF)
Leave a comment