Ini Strategi Pemerintah Kendalikan Inflasi Hingga 2023 Mendatang

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Langkah strategis yang disepakati itu adalah untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3 ± 1 persen pada tahun 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi yang juga melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) menyepakati untuk menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3 – 5 persen. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi Covid-19.

“Kita akan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri pada bulan April dan Mei 2021 serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya. Strategi ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antar daerah,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat (12/2/2021).

Strategi kedua adalah dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Ketiga adalah memperkuat sinergi antar Kementerian dan Lembaga dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021.

Lalu, lanjut Airlangga, yaitu memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Terakhir adalah menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Airlangga menjelaskan, sinergi kebijakan pemerintah dan BI melalui implementasi berbagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi mampu menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada 2020 inflasi IHK tercatat rendah sebesar 1,68 persen (yoy).

“Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai,” imbuh Airlangga.

Dijelaskan bahwa pemerintah dan BI menyasar tingkat inflasi pada tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 3 persen ± 1 persen, 3 persen ± 1 persen dan 2,5 persen ± 1 persen. Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan bisa semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju,” tegas Airlangga. (DIN/RIF)