Jakarta, hotfokus.com
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan buka suara terkait polemik kontrak Liquified Natural Gases/LNG antara Pertamina dengan Republik Mozambik.
Menurut Mamit, kontrak jual beli LNG itu terjadi tidak secara mendadak, serta didasarkan atas data neraca gas Indonesia yang diterbitkan Kementerian ESDM. Artinya, kontrak pembelian LNG itu tidak berdiri sendiri dan memang menyikapi proyeksi Kementerian ESDM atas kebutuhan LNG Indonesia tahun 2025.
“Seperti yang disampaikan Bu Dirut (Dirut Pertamina Nicke Widyawati) bahwa kontrak B to B dengan Anadarko untuk LNG Mozambik, ini didasarkan atas kajian, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada 2012 dimana disitu disampaikan bahwa pada 2025 kita akan mengalami defisit neraca gas. Maka itu Pertamina berfikir bagaimana menjaga pasokan gas dan melakukan kegiatan impor,” ujar Mamit kepada Hotfokus.com, saat dihubungi pada Selasa (9/2).
Mamit mengatakan, berdasarkan data kajian Kementerian ESDM tersebut sudah jelas diketahui bahwa pada 2025 neraca gas Indonesia akan defisit. Padahal Pertamina sendiri, pada proyek RDMP dan GRR, tentu akan mengalami peningkatan volume gas sebesar 6,4 juta ton pertahun. Dimana pada 2025 untuk eksisting kilang untuk program RDMP dan GRR.
“Disisi lain, Pertamina juga memiliki komitmen untuk memenuhi LNG domestik yang berdasarkan perhitungan mereka hanya bisa memenuhi sampai 2023. Dan Pertamina tidak memiliki jaminan alokasi gas domestik yang secara pasti dimiliki pemerintah. Padahal, Pertamina untuk proyek RDMP dan GRR memerlukan pasokan pasti, maka itu diputuskanlah mengadakan kontrak dengan Mozambik,” jelasnya.
Atas dasar itu, lanjut Mamit, maka langkah yang dilakukan Pertamina tidak semata-mata dilakukan secara sepihak, melainkan ada hal yang mendasari perlunya diambil kebijakan tersebut.
“Maka itu Pertamina memang harus melakukan kajian bahkan mungkin harus melakukan kembali renegosiasi terkait dengan SPA yang sudah ditandatangani Pertamina dengan LNG Mozambik pada 13 Februari 2019, mengingat delivery kan baru dilakukan pada 2024 atau 2025 yang akan datang, jadi masih banyak waktu dan harusnya tidak ada yang dirugikan,” tuturnya. “Apalagi sejauh ini memang masih belum ada gugatan dari Mozambik kepada Pertamina, karena murni ini adalah B to B antara Pertamina dengan Anadarco. Sepertinya ada pihak-pihak yang sengaja mengejmbuskan isu ini agar lebih besar lagi,” imbuh Mamit.
Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku mencium ketidakwajaran terhadap kontrak impor LNG dari Mozambik yang dilakukan Pertamina pada 2019 lalu. Hanya saja, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kontrak yang saat ini tengah diaudit secara internal tersebut.
“Ada ketidakwajaran pembelian kontrak jangka panjang LNG, makanya diaudit,” kata Ahok. (SNU/RIF)
Leave a comment