Home EKONOMI BP2MI Siap Fasilitasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
EKONOMI

BP2MI Siap Fasilitasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) siap memfasilitasi kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI), baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan selalu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di pusat dan daerah, serta Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota setempat, sebelum PMI tiba di Indonesia.

“BP2MI telah menindaklanjuti Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 untuk menghentikan sementara penempatan PMI, dengan mengeluarkan Surat Edaran Plt. Kepala BP2MI Nomor 4 tahun 2020 tentang penghentian sementara layanan penempatan PMI dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Plt Kepala BP2MI, Tatang Budie Utama Razak dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Letnan TNI (Purn) Terawan Agus Putranto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yakni Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, melalui video conference untuk membahas upaya pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi virus corona yang berlangsung di Jakarta, dari hari Kamis sore hingga Jumat kemarin.

Pihaknya juga mendukung langkah Komisi IX DPR RI dalam memberikan data detail kepulangan by name by address para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk pencegahan COVID-19  di daerah asal PMI. “Saat ini data yang kita terima dari Kementerian Luar Negeri menyebutkan PMI /WNI kita yang terkonfirmasi Covid-19 ada 133 kasus positif, 14 sembuh dan 3 meninggal,” katanya.

BP2MI, kata dia, juga terus melakukan koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan update data. :BP2MI juga siap memberikan data PMI yang telah habis masa kontraknya dalam waktu dekat, dan kemungkinan PMI akan pulang  berjumlah lebih dari 37 ribu orang dengan nama dan alamat lengkap,” jelas Tatang.

Ia juga menyebutkan bahwa sampai dengan 30 Maret 2020, sejumlah negara tujuan penempatan PMI telah menerapkan lockdown sebagai upaya pencegahan covid 19 antara lain, Malaysia, Singapura, Hongkong,Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Italia, Inggris, Spanyol, Perancis, Polandia dan Amerika Serikat.

“Akibatnya hampir di seluruh dunia, banyak perusahaan atau user di luar negeri yang memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerjanya,” tukasnya.

Diketahui dampak dari penghentian proses penempatan PMI ini ada sebanyak 73.934 PMI yang ditunda keberangkatannya, dengan rincian melalui skema P to P sebanyak 72. 461 PMI, skema G to G Korea Selatan sebanyak 1.145 PMI dan G to G Jepang sebanyak 328 PMI.

Sementara Komisi IX DPR RI juga meminta BP2MI bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan perhatian kepada PMI yang masih melakukan pekerjaan di negara penempatan, guna menjamin layanan kepada PMI tetap berjalan.(RAL)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
EKONOMI

Jasa Klining Servis Harus Transformasi agar Bisa Jadi Profesi Profesional

Jakarta, hotfokus.com Sektor jasa klining servis harus transformasi agar menjadi profesi profesional,...

Menteri UMKM melepas ekspor furnitur rotan Sukoharjo ke Spanyol senilai USD12,6 ribu sekaligus meresmikan Rumah Produksi Bersama rotan.
EKONOMI

Menteri UMKM Lepas Ekspor Rotan Sukoharjo Senilai USD12,6 Ribu ke Spanyol

Jakarta, hotfokus.com Menteri UMKM Maman Abdurrahman melepas ekspor satu kontainer furnitur rotan...

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Barometer Upah Minimum
EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Barometer Upah Minimum

Jakarta, hotfokus.com Mulai 2026, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi barometer penetapan upah minimum...

EKONOMI

Menaker: Data Tidak Selaras Pengaruhi Kualitas Kebijakan

Jakarta, hotfokus.com Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, tidak menutup mata data yang dimiliki antar-instansi...