Jakarta, hotfokus.com
Beredarnya editan rekaman telepon antara Menteri BUMN, Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dipastikan akan jadi sorotan publik. Apalagi hal ini terjadi tidak lama setelah Menteri BUMN mencopot Dirut Pertamina yang hingga kini masih menuai pro dan kontra.
“Dan beredarnya editan rekaman suara ini juga bisa jadi bahan fitnah bagi pihak yang terkait. Karenanya aparat penegak hukum harus segera mengungkap kasus ini seterang-erangnya,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Sabtu (28/4).
Sofyano juga yakin, beredarnya editan rekaman tersebut juga bisa dipastikan dan sudah jelas bermaksud untuk menjatuhkan Rini dan Sofyan. Namun tanpa disadari, hal itu bisa berbuntut dan berdampak pula terhadap Pemerintahan Jokowi.
“Untuk itu, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan ini dan harus mengusut siapa pelaku perekaman dan siapa penyebar rekaman tersebut ke media,” kata Sofyano.
Menurut dia, beredarnya rekaman percakapan telepon seorang menteri ke publik adalah hal yang teramat serius yang harus diungkap karena ini menyangkut pemerintah. “Bisa dibayangkan jika percakapan telepon yang disadap dan dipublikasi ke publik itu menyangkut rahasia dan kepentingan negara yang teramat penting,” sesalnya.
“Rini adalah pejabat tinggi negara, jika telponnya dapat dengan mudah disadap maka hal ini sangat mengkhawatirkan untuk keamanan negara ini secara umum. Ini yang harus dipahami dan disadari oleh pemerintah dan aparat keamanan,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementrian BUMN, Imam Apriyanto Putro menegaskan, bahwa pihaknya akan segera mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut. “Yang pasti penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Kami akan segera mengambil upaya hukum,” tegasnya dalam keterangan persnya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Sabtu (28/4).
Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga bisa mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.
Namun proyek penyediaan energi ini, lanjut dia, pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.
“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” tukas Imam.
Menurut dia, beredarnya penggalan percakapan antara Rini Soemarno dengan Sofyan Basir itu sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
“Kami tegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang ‘bagi-bagi fee’ sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut,” tukasnya.
Ia mengakui, bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
“Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN,” paparnya.
Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi, kata Imam, adalah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut maka BUMN tersebut harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. “Hal ini penting agar PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri,” kata dia.(RAL)
Leave a comment