Soal Divestasi Freeport DPD Dukung Penuh Pemerintah

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta menyatakan lembaganya mendukung pemerintah dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen melalui PT Inalum.

Penegasan itu terungkap dalam Seminar Nasional “Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara untuk Kemakmuran Rakyat” di Ruang GBHN komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Saat membuka seminar, Oesman Sapta mengatakan, DPD RI selalu mengamati alotnya tarik-ulur divestasi saham Freeport. Setelah setengah abad dikuasai Freeport-McMoran Copper & Gold Inc beralamat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, dengan divestasi saham diharapkan Tambang Grasberg segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Melalui seminar ini kita semua mendapat penjelasan dan informasi yang mendetail, tepat, dan kredibel tentang kelanjutan Head of Agreement (HoA) ke depan. Selain itu juga sebagai bahan untuk DPD menentukan langkah strategis politis mencari solusi kepentingan bangsa dan Negara. Kami mendukung langkah pemerintah khususnya PT. Inalum dalam melanjutkan proses divestasi, sehingga harapan kepemilikan 51% persen saham segera terwujud,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta membuka seminar tersebut.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa hasil seminar akan menghasilkan solusi strategis dari DPD RI kepada Pemerintah dalam mempercepat proses divestasi saham Freeport benar-benar menjadi milik Indonesia.

“Saya harap ini bisa menjadi sumbangsih signifikan dari DPD RI kepada pemerintah guna percepatan proses kelanjutan dan kelangsungan proses divestasi saham menjadi milik Indonesia,” sambung Nono.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mendukung penuh pemerintah dalam melakukan proses kepemilikan 51 persen saham menjadi milik Indonesia. Hal tersebut menurutnya menjadi langkah maju demi kebaikan dan kemakmuran rakyat Papua yang sudah menderita puluhan tahun karena eksploitasi yang dilakukan tanpa memberikan imbal balik sepadan bagi kemakmuran Papua.

“Kami Majelis Rakyat Papua mendukung penuh pemerintah untuk mengambil alih PT Freeport menjadi milik Indonesia. Jika terjadi kesepakatan selanjutnya dengan Freeport kami rakyat Papua untuk ikut dilibatkan serta berbicara dengan ketiga pihak pemerintah dan Freeport, harus ada orang Papua bisa duduk mewakili di situ,” tegas Timotius. (kn)