Jakarta, Hotfokus.com
Kerja sama Indonesia dan Norwegia membuka peluang baru bagi percepatan proyek energi terbarukan di Tanah Air. PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menjalin kesepakatan perdagangan karbon yang menargetkan penurunan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Kesepakatan melalui skema Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) tersebut ditandatangani dalam konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Perjanjian ini menjadi MOPA pertama di Indonesia sekaligus salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut akan membantu pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi kedua negara tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat pasokan listrik bersih dan ketahanan energi.
Pendanaan karbon nantinya menggunakan skema Generation-Based Incentive (GBI), yaitu pemberian insentif berdasarkan hasil pengurangan emisi. Program tahap awal menyasar proyek PLTS, termasuk pembangkit yang menggunakan teknologi penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menyebut mekanisme perdagangan karbon internasional dapat menjadi sumber dukungan finansial untuk mempercepat transformasi sektor kelistrikan.
PLN sendiri memiliki target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW melalui RUPTL 2025–2034. Sekitar 76% dari kapasitas tambahan tersebut akan berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.
“Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Selain kerja sama dengan Norwegia, PLN telah mengamankan pendanaan transisi energi senilai US$2,94 miliar sejak COP30. Perusahaan juga mengidentifikasi peluang tambahan pembiayaan sebesar US$300 juta untuk proyek yang hampir mencapai tahap financial close.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menekankan pentingnya tata kelola perdagangan karbon yang kredibel. Pemerintah akan memastikan pencatatan pengurangan emisi berjalan akurat sehingga tidak terjadi penghitungan ganda.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi pendorong investasi energi bersih sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon internasional. (*)
Leave a comment