Jakarta, Hotfokus.com
Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota. Dana tersebut diarahkan untuk melindungi warga terdampak, memperkuat fasilitas kesehatan, dan mendukung operasi pemadaman di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan dalam dua tahap, yakni pada 7 September dan 22 Oktober 2026. Penyaluran ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Tujuh Provinsi Kebagian Dana Penanganan Karhutla
Bantuan tersebut menyasar Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bagi 35 kabupaten/kota yang menghadapi dampak karhutla di wilayah tersebut.
Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan setiap hari. Karena itu, pemerintah meminta daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk melindungi masyarakat, termasuk menyediakan layanan kesehatan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
Pemerintah juga mendorong pemulihan fasilitas pendukung, seperti rumah oksigen, serta penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dana Rp1,23 Triliun untuk Peralatan hingga Operasi Pemadaman
Selain melindungi warga, pemerintah mengarahkan bantuan untuk memperkuat kemampuan petugas dalam mengendalikan api. Kebutuhan tersebut mencakup alat pelindung diri, pompa dan tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, hingga pembangunan sumur bor.
“Prioritas berikutnya tentu saja untuk upaya-upaya pemadaman, kemudian upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, penambahan sarana seperti alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman,” ujar Sugiono.
Dana tersebut juga mendukung mobilisasi personel dan penyediaan logistik bagi petugas yang menjalankan operasi di lapangan. Menurut Sugiono, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk masyarakat di wilayah terdampak.
Sekitar 71 Ribu Personel Dikerahkan
Saat ini, sekitar 71 ribu personel terlibat dalam berbagai operasi penanganan karhutla melalui jalur darat maupun udara. Pemerintah berharap tambahan anggaran dapat mempercepat pemadaman sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran.
“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” kata Sugiono.
Melalui penyaluran anggaran ini, pemerintah mendorong penanganan karhutla berjalan lebih cepat, mulai dari perlindungan warga dan pemenuhan kebutuhan petugas hingga upaya pengendalian api di wilayah terdampak. (SA/GIT)
Leave a comment