Kurangi Impor, Pemerintah Rilis Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton

Jakarta, hotfokus.com

Untuk mengurangi ketergantungan impor serta menjadi tulang punggung kebutuhan aspal nasional, pemerintah merilis hilirisasi aspal Buton. Apalagi Indonesia memiliki potensi cadangan aspal alam besar.

“Aspal Buton merupakan aset nasional. Dengan memanfaatkan aset ini dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru,” kata Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita, dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Ia menilai potensi ini semakin strategis, mengingat pemerintah berupaya memenuhi sebagian besar kebutuhan aspal nasional dengan sumber daya domestik, sejalan dengan visi swasembada nasional 2030.

Karenanya, pemerintah terus membangun industri aspal Buton agar berdampak besar terhadap perekonomian dan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah.

Untuk itu, pemerintah menargetkan akan meningkatkan penggunaan aspal Buton hingga 90 persen dari kebutuhan nasional dengan mengembangkan dua industri pengolahan aspal murni dan menyertifikasi sepuluh pabrik dengan standar industri hijau pada 2030 mendatang.

Saat ini, Reni mengungkap ada 37 pabrik pengolahan aspal Buton yang tersebar di Indonesia dan memproduksi berbagai jenis produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja. Namun, pada periode 2019-2023, rata-rata penggunaan aspal Buton dalam proyek nasional hanya mencapai sekitar 5 persen. Sedangkan kebutuhan aspal lainnya sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Dengan beroperasinya pabrik ini secara penuh, diperkirakan substitusi impor dapat meningkat drastis dan berkontribusi pada pengurangan defisit perdagangan.

Untuk mengatasi tantangan rendahnya utilisasi aspal Buton, Kementerian Perindustrian telah mengambil sejumlah langkah strategis sepanjang 2024, termasuk kegiatan business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta partisipasi di Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024.

Selain itu, Kemenperin juga menyusun kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk menjamin mutu produk aspal yang dihasilkan. (bi)