Jakarta, hotfokus.com
Untuk memastikan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, membuka Posko Pusat Terpadu Angkutan di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/12/2023). Posko Pusat Terpadu yang berlangsung mulai 19 Desember hingga 3 Januari 2024.
“Melalui posko ini, kita ingin mensinergikan dan mengkolaborasikan tugas yang ada di lingkungan Kemenhub, juga dari stakeholder lain, seperti TNI, Polri, operator transportasi, dan unsur terkait lainnya. Kita bersama bahu membahu melaksanakan amanat Presiden dan melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik,” kata menteri.
Sebab, Budi mengatakan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada Nataru 2023/2024 mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari jumlah penduduk Indonesia. Karenanya Kemenhub bersama stakeholder melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.
“Pergerakan Nataru adalah satu fenomena sosial budaya dan keagaman. Jadi ini ujian semester kedua, semester pertamanya yaitu mudik lebaran. Kita harus sama siaganya dengan saat lebaran. Kita sudah mengantisipasi lonjakan-lonjakan dan kita juga mengevaluasi angkutan Nataru tahun 2022/2023. Alhamdulilah lancar, aman terkendali,” ujarnya.
Pada masa libur Nataru, ia menyebut akan didominasi oleh pengendara motor. Untuk itu, Budi mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh demi keselamatan.
“Kami dengan Pak Kakorlantas selalu mengimbau saudara kita yang ingin menggunakan sepeda motor untuk mengurungkan niatnya apalagi jaraknya jauh, dan seyogyanya BUMN dan swasta bisa mengadakan mudik gratis,” ucap menteri.
Selain membuka posko, Kemenhub juga merumuskan kebijakan umum dan langkah lain untuk memastikan angkutan Nataru berjalan lancar, aman, serta selamat, diantaranya kesiapan sarana dan prasarana transportasi, menyiapkan cadangan sarana angkutan, memastikan kelaikoperasian sarana angkutan dengan ramp check termasuk sumber daya manusianya, pembatasan angkutan logistik menjelang hari puncak mudik, rekayasa lalu lintas serta melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi.
Posko ini memiliki fasilitas Command Center yang dapat melakukan koordinasi secara daring dengan sejumlah petugas di lapangan dari berbagai daerah, dan memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, seperti di 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 Daerah Operasi (Daops) Kereta Api, 4 Divisi Regional (Divre) Kereta Api, serta pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional (tol maupun non tol).
Sejumlah instansi yang berpartisipasi dalam posko diantaranya Korlantas Polri, BMKG, KNKT, Basarnas, PT. Pelni, PT Angkasa Pura, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasa Marga, PT. Jasa Raharja, PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II, PT Pelni, Astra Infra Toll Nusantara, LPPNPI, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI). (bi)
Leave a comment