Kemenkeu Publikasikan Terbuka Pelaksanaan APBN Tiap Daerah

Jakarta, Hotfokus.com

Kementerian Keuangan akan mempublikasikan secara terbuka ke masyarakat mengenai pelaksanaan APBN setiap bulan, termasuk di daerah.

“Ini baik untuk keterbukaan informasi publik dan supaya bisa ditindaklanjuti oleh (pihak) yang terkait,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Dialog Assets Liabilities Committee (ALCO) yang dilaksanakan di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin, seperti dikutip laman Kemenkeu, Senin (2/10/2023).

Publikasi pelaksanaan APBN ini akan terus disampaikan secara terbuka kepada stakeholder maupun publik mengenai penyelenggaraan APBN. Sehingga keterbukaan informasi publik dan supaya bisa ditindaklanjuti oleh (pihak) yang terkait.

Untuk itu, Kemenkeu mengadakan Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya di setiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, mekanisme ALCO di tingkat pusat diturunkan ke unit Kemenkeu di daerah melalui ALCO regional yang merupakan bagian dari inisiatif Regional Chief Economist (RCE). Tata kelola ALCO regional dilaksanakan terintegrasi melalui sinergi instansi vertikal Kemenkeu di daerah dalam kerangka Kemenkeu SATU.

“ALCO merupakan cascading dari apa yang kami lakukan setiap bulan dari Jakarta, yaitu melihat operasi APBN. Kami secara rutin melihat bagaimana pelaksanaan APBN di seluruh Indonesia setiap bulannya dan secara berjenjang kita turunkan ke level provinsi,” jelasnya.

“Karena itu, di level provinsi ini juga diadakan rapat yang sama untuk melihat bagaimana pelaksanaan APBN di masing-masing provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. Secara nasional, Kemenkeu ingin memastikan bahwa apa yang kita baca di tingkat pusat untuk keseluruhan Indonesia, itu kemudian terhubungkan, terkoneksi dengan apa yang terjadi di masing-masing provinsi,” ujar Wamenkeu.

Inisiatif ALCO regional diharapkan dapat mendukung ALCO Kemenkeu dalam analisis makro-fiskal tingkat regional. Melalui ALCO regional, Kemenkeu diharapkan bekerja sama dengan stakeholders di daerah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan perekonomian di daerah. (bi)