Jakarta, Hotfokus.com
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menilai, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di sejumlah daerah tidak relevan. Pasalnya, Pemerintah Pusat sudah menganggarkan subsidi energi yang sangat besar mencapai Rp 502,4 tiriun di APBN, dimana lebih dari Rp 66 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg.
“Dana subsidi untuk membuat harga LPG 3 kg tidak naik, sudah dijamin dan disediakan oleh Pemerintah Pusat. Dan angkanya juga cukup besar mencapai Rp 66 triliun,” ujar Marwan di Jakarta, Senin (01/8/2022).
Menurut Marwan, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat itu tujuannya untuk melindungi kehidupan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk akibat kenaikan harga berbagai barang dan jasa, serta dampak pandemi Covid-19.
“Maksud Pemerintah Pusat dengan menganggarkan dana untuk subsidi energi sebesar itu tidak lain untuk mempertahankan harga LPG 3 kg sesuai HET yang berlaku semula yakni Rp 12.750 per tabung. Dan subsidi APBN untuk LPG 3 kg berlaku untuk seluruh rakyat, tanpa membedakan wilayah atau daerah tempat tinggalnya,” paparnya.
Para penguasa daerah, lanjut Marwan harus diingatkan tentang peran Pemerintah Pusat dan DPR terkait penggunaan APBN.
“Dana subsidi LPG 3 kg di APBN merupakan ranah yang kebijakan dan nilainya ditetapkan pemerintah dan DPR. Untuk itu, semestinya pemerintah dan DPR yang menentukan kebijakan harga tersebut dilaksanakan di lapangan. Jadi untuk menolong rakyat yang terdampak, Presiden Jokowi perlu menerbitkan instruksi agar harga LPG yang telah naik, dikembalikan ke harga semula,” tandasnya.
“Karena saya melihat, dari kebijakan yang diambil sejumlah Pemda untuk tetap menaikkan harga LPG 3 kg, maka yang paling diuntungkan adalah para pengusaha di sekitar distribusi atau penjualan LPG 3 kg,” pungkasnya.(RAL)
Leave a comment