Ambon, hotfokus.com
Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Hualoy (BP HIPPMAH), Senin (23/3) menemui Kapolda Maluku Irjen.Pol.Baharudin Djafar, guna meminta agar persoalan konflik berkepanjangan di tiga negeri di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) segera diselesaikan.
Pertemuan yang digelar di ruangan Kapolda Maluku itu juga dihadiri Dir Intelkam Polda Maluku, Dir Krimum Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease serta Kasat Reskrim Polresta.
Kapolda Maluku, Irjen.Pol.Baharudin Djafar merespon baik kedatangn Mahasiswa (HIPPMAH) yang hadir mewakili masyarakat Hualoy dan Tomalehu untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait persoalan hukum.
Kapolda berjanji akan berupaya memediasi kedua negeri tersebut dengan Negeri Latu yang selama ini bertikai dengan melibatkan Bupati Seram Bagian Barat, Dandim, Polres Seram Barat, dan Porkopimda.
“Kami juga akan berupaya memberikan pengamanan dan kenyamanan untuk masyarakat ketiga negeri, agar konflik tidak terjadi lagi, apalagi dalam bulan Ramadha. Kami juga akan mengupayakan penangkapan para DPO yang telah ditetapkan,” tegas Kapolda.
Sementara Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease AKBP. Leo Simatupang menjelaskan bahwa soal DPO dalam kasus Haldun Esomar sedang diupayakan untuk penangkapan.
“Polresta sedang berupaya untuk tangkap DPO. Dan informasi terakhir bahwa DPO ada di kampung latu, makanya upaya penangkapan sedikit terkendala,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum HIPPMAH, Muslim Azhari Saleh mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan beberapa poin tuntutan kepada Kapolda Maluku untuk segera ditindaklanjuti.
“Tuntutan yang kami serahkan tentunya tidak jauh berbeda dari keinginan masyarakat Hualoy dan Tomalehu yang sampai hari ini merasa kurang adanya kehadiran negara dalam hal ini kepolisian untuk menyelesaikan masalah konflik di 3 negeri itu,” katanya.
Menurut Muslim, pihaknya juga menceritakan kronologis kejadian kriminal pada 3 Januari 2019 yang sampai saat ini belum menemui kejelasan hukum. “Selain itu, sebagian besar pelaku penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya almarhum Syamsul Lussy di hutan Desa Latu Mei 2019 hingga saat ini juga masih berkeliaran kendati sudah ditetapkan sebagai DPO,” tegasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut HIPPMAH menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya mendesak Polda Maluku untuk mengambil alih lasus Latu, Hualoy dan Tomalehu, mendesak Polda Maluku untuk secepatnya menangkap para pelaku pembacokan saudara Haldun Esomar. “Kami juga mendesak Polda Maluku untuk segera melakukan penangkapan terhadap DPO pembunuhan almarhum Syamsul Lussy yang saat ini masih bebas berkeliaran,” tukas Muslim.
Tuntutan lainnya, kata Muslim, adalah meminta Polda Maluku untuk mengevaluasi kinerja Polresta Pulau Ambon & P.Pulau Lease serta Polres SBB. Kemudian mendesak Polda Maluku Upuntuk memecat Awaludin Mussa (Babinkantibnas) Latu, yang ikut terlibat dalam pembunuhan almarhum Syamsul Lussy.
“HIPPMAH juga mendesak Polda Maluku untuk mengusut para provokator lonflik Latu, Hualoy dan Tomalehu, serta meminta keadilan hukum atas masalah Latu-Hualoy-Tomalehu ini,” ujar Muslim.
“Kami optimis, jika poin-poin tuntutan yang kami ajukan ini direspon oleh Polda Maluku, maka proses perdamaian di tiga negeri bertetangga ini bisa segera terealisasi atas dasar kedialan hukum, ” pungkasnya.(alif)
Leave a comment